Subsidi Orang Kaya

M.Rawa El Amady Dilihat dari kepentingan pribadi masyarakat yang berada di perkotaan, pengusaha dan buruh, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarip dasar listerik (TDL) dan telepon tentu sangat menyakitkan. Sebab kenaikan itu akan mempunyai dampak berantai, menambah biaya produksi dan transportasi yang akhirnya dipastikan menaikkan harga barang, sementara pendapatan tidak bertambah. Kenaikan listerik memang menyengsarakan rakyat, terutama rakyat perkotaan yang hidup dari pabrik dan kantor-kantor yang sangat tergantung pada minyak, listerik dan telepon. Pada masyarakat miskin perkotaanpun kenaikan yang sangat terasa adalah kenaikan BBM karena masak dengan kompor dan tranportasi kemana-mana, dan dampak tidak langsung karena kenaikan harga. Berikut kenaikan listerik karena setiap rumah harus pakai listerik tetapi jumlah listerik yang digunakan juga tidak besar. Tetapi untuk telepon hampir tidak ada. Bagi penduduk pedesaan, kenaikan harga BBM hampir tidak mempunyai pengaruh langsung. Masyarakat yang ada dipelosok pedesaan sana hampir tidak bersentuhan dengan minyak (paling minyak tanah untuk lampu), jauh dari listerik bermimpi mempunyai telepon. Memang ada efeknya secara tidak langsung kebutuhan sekunder seperti sabun, pakaian, keperluan rumah tangga akan lebih mahal, walau ganti pakaian misalnya membeli baju dilakukan setahun sekali. Tetapi efek tersebut bersifat kebutuhan sekunder, kebutuhan utama mereka adalah makan seharian yang dimasak dengan kayu (tidak pakai minyak) yang berasnya hasil kerja sendiri, begitu juga sayur dan lauk pauknya yang diambil dalam alam setiap harinya, ikan yang bisa ditangkap di sungai. Kelas manakah yang paling merasakan dari dampak kenaikan BBM, TDL dan telepon? Pemakai BBM, dan TDL terbanyak adalah pemilik motor, mobil dan pabrik terbanyak. Begitu juga pemakai telepon terbesar adalah mereka yang paling banyak komunikasi dengan berbagai pihak dan tentu saja mempunyai telepon di rumah atau di kantornya. Dilihat dari identitas ekonomi mereka dapat digolongkan sebagai kelas menengah kota, karena punya kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan mempunyai usaha sendiri. Artinya mereka adalah kelompok mampu. Sedangkan para buruh merupakan akibat dari ketidakmampuan pemilik usaha menaikkan upahnya sesuai dengan kebutuhan minimum. Membela Rakyat Kaya Dilihat dari komposisi penduduk yang ada di desa dan di kota, data Bank Dunia tahun 1999 menunjukkan bahwa 62% pendudukan Indonesia berada di desa, sekitar 38% merupakan penduduk perkotaan. 62% tersebut sudah dipastikan masyarakat kelas bawah yang miskin. Sementara 38% penduduk perkotaan masih terbagi lagi menjadi kelas atas, kelas menengah dana kelas bawah. Untuk perkotaan Riau kelas menengah keatas tidak lebih dari 32%, sedangkan kelas menengah kebawah 68%. Kelas menengah kebawah tersebut hampir 40% merupakan kelas miskin kota yang bekerja disektor informal dan pegawai rendahan. Dilihat dari komposisi pemakai BBM, listerik dan telepon maka dari komposisi penduduk Indonesia hanya 38% yang dinyatakan perkiraan penerima akibat langsung kenaikan BBM, TDL dan telepon. 62% lainnya terkena akibat pada kebutuhan sekunder. Jadi dari komposisi persentase penerima akibat langsung lebih sedikit dibandingkan penerima akibat tidak langsung pada kebutuhan sekunder. Begitu juga untuk Riau khususnya yang menerima akibat negatif kenaikan BBM,TDL dan telepon hanya 32%, dan yang terkena akibat tidak langsung pada kebutuhan sekunder 68%. Jika dirinci lagi pada perkotaan dari 32% tersebut, 40 %-nya merupakan penerima akibat pada sektor BBM saja, tidak termasuk telepon dan kecil penggunaan listerik (biasanya antara 450-900 watt saja). Hanya 40% perkotaan menerima dampak negatif akibat kenaikan barang. Pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menolak kenaikan BBM berarti tidak berpihak kepada rakyat miskin pedesaan. Para demonstran secara tidak sengaja mendukung kepentingan orang kaya, walaupun tanpa disadari. Hanya disayangkan mereka mengatas namakan rakyat dengan tanpa indentifikasi yang jelas. Membela pulau Jawa Subsidi BBM, listerik dan telepon sudah dipastikan menguntungkan pulau Jawa sebab secara statistik pemakaian listerik, telepon dan kendaraan terbesar adalah pulau Jawa. Informasi tahun 1999 menunjukkan bahwa jumlah pemakai kendaraan di Jawa 50% lebih besar dari Sumatera, serupa juga dengan pemakai listerik dan telepon. Ini berarti jumlah subsidi yang diperuntukan untuk pulau Jawa 50% lebih besar dari subsidi yang diperuntukan bagi Sumatera. Jika jumlah kendaraan yang dimiliki Sumatera 100 buah, berarti kendaraan di pulau Jawa yang harus disubsidi adalah 150 buah. Ini berarti jumlah subsidi yang diperuntukan bagi kendaraan di sumatera adalah untuk 100 buah kendaraan. Sementara subsidi yang diperuntukan untuk pulau Jawa 150 kendaraan. Tentu jumlah uang yang digunakan untuk subsidi pulau Jawa lebih besar dari uang yang diperuntukan di Sumatera. Berarti peredaran uang juga kan lebih banyak di pulau Jawa akan mampu menghidupkan banyak ornag pula. Sementara peredaran uang di Sumatera akan lebih sedikit dan dipastikan akan kesejahteraan yang sedikit pula. Jika subsidi dicabut, maka tidak lagi terjadi selisih peredaran uang di pulau Jawa dan pulau Sumatera karena adanya subsidi. Jika subsidi tersebut dikembalikan kepada rakyat miskin maka akan terjadi keterbalikan peredaran uang di Jawa dan ke daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi. Selain itu, penarikan subsidi tersebut justeru bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan penyediaan tenaga kerja baru melalui perbaikan infra struktur hubungan desa kota. Dana subsidi dialihkan untuk membangun jalan, dan peningkatan pelayan listerik melalui disterik masuk desa. Dari pandangan ini jelas dapat diambil suatu diskripsi umum bahwa menolak kenaikan BBM, TDL dan telepon sama dengan mendukung kepentingan pulau Jawa atau akumulasi perputaran uang lebih banyak di pulau Jawa. Tanggung Jawab Pemerintah Setiap kebijakan selalu punya dua respon yaitu dukungan dan tuntutan. Keduanya mencerminkan keterwakilan kepentingannya masing-masing. Makin besar dukungan makin baik kebijakan, semakin besar tuntutan semakin besar kepentingan yang tidak terakomadasi. Hanya kesumpulan itu akan menjadi bias jika jumlah tuntutan yang besar tidak sebanding dengan jumlah yang tidak menunjukan respon. Dalam kasus kenaikan BBM,TDL dan telepon secara komposisi tuntutan yang tersiar di media massa bisa dikatakan sangat besar. Tetapi jika dilihat dari komposisi tuntutan dan jumlah yang tidak menunjukkan respon dukungan dan tuntutan jauh lebih besar, berbading 80 : 20, yaitu 20 persen merupakan tuntutan dan 80 persen tidak menunjukan respon mungkin merupakan dukungan. Secara proposional tuntutan 20 persen tersebut tidak bisa disebut mewakili kepentingan secara keseluruhan, dan 80 persen yang diam bukan berarti secara otomatis pro pada pemerintah, tetapi mungkin mendapat keuntungan dari kebijakan. Tuntutan yang muncul merupakan pencerminan dari akibat negatif dari kebijakan tersebut. Disinilah diminta tangung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa tuntutan tersebut bisa diubah menjadi dukungan, yaitu melalui mekanisme peningkatan dukungan. Dalam kasus BBM mekanisme bisa diambil misalnya penghapusan praktek KKN dan pelaksanaan konpensasi BBM secara tepat guna. Peristwa di Pekanbaru dimana pengemudi bus kota dan oplet yang menaikkan ongkos sewenang-wenang, kenaikan harga barang sewenang-wenang dan tindakan lainnya. Pemerintah harus tampil untuk menghilangkan kekhawatiran sopir bus kota dan oplet, yaitu dengan memastikan peningkatan tangung jawab pemilik bus kota dan pemilik oplet yaitu mengurangi beban setoran dan kepada pemilik bus kota dan oplet diberi keringan pajak dan fasilitas laiinnya. Begitu juga masalah solar bagi nelayan, pemerintah seharusnya tampil untuk mencari jalan keluar agar tetap melaut walaupun solar naik. Pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil misalnya memutus mata rantai penjualan solar yang panjang dan memberi fasiliatas keringan pajak dan lain-lainnya. Sayangnya pemerintah daerah termasuk DPRD menjadi issu kenaikan BBM,TDL dana telepon sebagai issu politik untuk menuding pusat. Alih-alih memikirkan rakyat agar bisa mengurangi beban, malah mengalihkan ketidakmampuan daerah memikirkan rakyat melalui tudingan terhadap pusat. **