Membangun Kelembagaan Akar Rumput

M.Rawa El Amady Ada beberapa isu yang bekembang tentang masyarakat miskin, pertama, masyarakat miskin dituh tidak mandiri atau sangat terkantung dan penuh kekurangan untuk itu mereka perlu dibantu, Kedua, setiap bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin sudah dipastikan tidak akan kembali karena pinjaman atau bantuan digunakan untuk biaya konsumsi. Ketiga, inisiatif pembangunan masyarakat miskin harus dari atas dan pendampingan harus terus menerus. Belum ada satupun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebagai masyarakat yang tidak mandiri, enggan mengembalikan pinjaman, tidak punya inisiatif dan harus didampingi terus menerus. Hasil penelitian justeru menunjukkan bahwa kegagalan program pembangunan pedesaan yang digagas bank dunia dan lembaga PBB disebabkan oleh kesalahan perancangan kebijakan itu sendiri. Di Riau, program yang diperuntukan untuk orang miskin ini ternyata sangat banyak, mulai dari IDT (Inpres Desa Terttinggal), Proyek Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal/ P3DT 1995-2000; Program pengembangan Kecamatan/PPK tahun mulai tahun 1998; program Perencanaan Pemukiman Kawasan Perkotaan/P2KP 1998-2000; CLGS-SDP (Community and Local Government Support-Sector Development Program), Jaring Pengaman Sosial/JPS 1998/1999 – 2000. Di Riau kita mengenal adan program PEK (Program Ekonomi Rakyat), lalu program yang dikembangkan oleh perusahaan besar di Riau, dan program bantuan keuangan dari BUMN. Ternyata kemiskinan tidak berkurang di Riau, bahkan bertambah. Uang begitu banyak diberikan bagai mengalir di air laut tanpa bekas. Studi sosiologi ekonomi secara jelas memaparkan bahwa pada masyarakat miskin terdapat stuktur social ekonomi yang mengambil peran dalam menjaga kestabilitas sosial dan stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Pada masyarakat primitif jaminan ekonomi adalah alam yang dikuasi oleh kekuatan struktur social dalam hal ini kepala suku. Pada masyarakat agraris struktur social-ekonominya adalah tauke, pada masyarakat miskin kota penjamin struktur ekonomi adalah rentenir. Selain struktur itu, berlaku juga institusi rumah tangga dan institusi kelompok (komunitas) sebagai penjamin keberlangsungan makannya. Selagi struktur social ekonominya masih berada ditangan tauke dan rentenir maka selama itu pula perubahan tarap hidup masyarakat tidak akan terjadi. Kelembagaan Tandingan Orde Baru secara sistematis telah mengganggu struktur social ekonomi masyarakat pedesaan. Struktur social –ekonomi pedesaan dirombok melalui penyeragaman kelembagaan desa sehingga pola patronase social terkikis habis, sementara sumber daya ekonomi sebagai alternatif penyanggah kelangsungan makan masyarakat sudah pula dirusak oleh industri yang berbasis teknologi. Akibat yang terjadi adalah besar ancaman kelaparan di masyarakat.