Mengorbankan Buruh Migran Tradisiional (TKI)

M.Rawa El Amady Korban Negara Masalah buruh migran tradisional--saya tidak ingin terpengaruh menghakimi mereka dengan tudingan TKI ilegal--Indonesia di Malaysia merupakan ciri buruh migran pada negara transisi dari sistem negara tradisional ke sistem negara moderen. Pada sistem kerajaan tradisional batas-batas wilayah hanya merupakan simbol kekuasaan yang tidak begitu mengikat lalu lintas warganya. Seperti migrasi masyarakat kelas bawah Eropah Barat ke Amerika dan Australia pada abad ke 16, migrasi masyarat Jawa dan Sumatera ke Semenanjung (Malaysia dan Singapura) hingga akhir tahun 1970-an. Alasan utama bermigrasi adalah ekonomi, seperti mencari kerja atau mencari perbaikan kehidupan dari sebelumnya. Jika kepergian migran Eropah ke Amerika dan Australia abad ke 17 disebabkan hambatan peluang ekonomi oleh sistem feodal. Maka keadaan serupa juga terjadi di Indonesia dimana peluang ekonomi hanya milik para penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Mereka memilih bermigrasi dengan tujuan utama untuk melepaskan dari dari kungkungan sistem feodal dan otoriter agar terjadi perbaikan ekonomi. Asumsi tersebut memberi gambaran pada kita betapa sistem politik ikut andil yang cukup besar. Semua negara asal dari buruh migran tradisional tersebut berasal dari negara ketiga yang otoriter. Eropah kebanjiran buruh migran tradisional dari India dan Pakistan, sementara di Amerika kebanjiran buruh migran tradisional dari Amerika Latin, di Malaysia kebanjiran buruh migran tradisional dari Banglades, Indonesia dan Philipina. Jadi bukan hanya Malaysia yang mengalami masalah buruh migran. Hanya saja hanya di Malaysia terjadi problem yang sangat menonjol. Padahal di Singapura, Eropah, Amerika dan Australia juga ada buruh migran tradisional tetapi tidak menjadi problem yang sangat menonjol. Pola pikir yang mendasari migrasi buruh Indonesia ke Malaysia adalah pola migrasi buruh migran tradisional seperti sebelum tahun 1970-an. Pergi merantau untuk memperbaiki pendapatan tanpa memperhitungkan batas-batas negara moderen. Pola pikir yang sederhana tersebut semakin bersemangat karena pengaruh mesin bisnis ilegal buruh migran tradisional. Harus diakui bahwa tumbuh suburnya buruh migran trasional ini tidak terlepas dari mesin bisnis ilegal buruh migran tradisional. Pangkal bisnis buruh migran ini adalah perbudakan terhadap masyarakat Afrika oleh orang Eropah dan Amerika. Prinsip dasar bisnis buruh migran tradisional ini sama dengan bisnis perbudakan atau perdagangan manusia. Menjual manusia untuk keuntungan dengan cara penipuan, perburuan, pemasungan dan pemaksaan. Pelaku bisnis ini memanfaatkan situasi kekuasaan yang otoriter dan korup serta himpitan ekonomi. Dari perspektif sosio-historis buruh migran tradisional bahwa masalah bahwa sumber permaalahannya berasal dari negara yang otoriter dan bisnis yang kotor. Peran negara tidak atau belum untuk mendistribusikan pendapatan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk memusatkan kekuasaan. Alat utama memusatkan kekuasaan adalah meraup semua sumber daya ekonomi ke tangan segelintir orang dengan tangan besi. Asumsi Semu Baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia masih memposisikan buruh migran tradisional sebagai sumber masalah. Asumsi ini muncul karena Indonesia dan Malaysia melihat dengan asumsi teoritis buruh migran pada negara moderen. Padahal kerangka teoritis yang seharusnya dipakai adalah buruh migran tradisonal di negara transisi. Munculnya masalah buruh migran trasional ini karena kontradiktif asumsi buruh migran tradisional dengan asumsi negara tadi. Buruh migran tradisional menganggap migrasinya ke negara lain sebagai migrasi ekonomi dan suatu yang biasa, sementara negara melihat perlunya persyaratan adminsitrasip yang harus dilengkapi. Problem ini akan mengemuka ketika rakyat yang menjadi negara tujuan buruh migran tradisonal ini mempunyai pola pikir yang sama dengan buruh migran tradisional. Sementara negara asal buruh migran tradisional merupakan negara otoriter dan negara tujuan memberlakukan secara ketat prinsip-perinsip negara moderen. Apa yang terjadi di Nunukan sekarang ini adalah pemaksaan prinsip negara moderen pada buruh migran tradisional oleh negara tujuan, karena dianggap melanggar hukum. Sementara negara asal (Indonesia) belum memposisikan buruh migran tradisional tersebut sebagai warga negara yang mempunyai hak perlindungan atas negara. Posisi ini tentu saja menjadikan buruh migran tradisional sebagai pihak yang dikorbankan. Malaysia menyumbang kontribusi yang sangat besar dalam menyuburkan bisnis ilegal buruh migran tradisional. Sumber kontribusi tersebut adalah kontradiksi negara dengan masyarakatnya. Negara Malaysia dengan tegas menerapkan sistem negara moderen pada buruh migran tradisional. Sementara masyarakat Malaysia masih berpola pikir buruh migran tradisional. Masyarakatnya masih berasumsi bahwa buruh migran tradisional bukan suatu kesalahan asal tidak diketahui negara, bahkan mendapat keuntungan besar. Secara ekonomis pemilik perkebunan, perusahaan bidang kontraktor dan rumah tangga di Malaysia menikmati keuntungan yang sangat besar. Para buruh migran tradisional ini dibayar murah karena tekanan hukum negara moderen. Bahkan karena tekanan hukum negara moderen ini para buruh migran tradisional yang baru diperkerjakan di perkebunan harus rela menerima gaji pada bulan keempat bahkan sering waktu pembayaran tiba mereka dilaporkan ke polisi. Buruh migran tradisional yang bekerja disektor kontraktor bangunan juga mengalami hal yang serupa harus menyerahkan uang perlindungan ke polisi agar dia tidak ditangkap. Buruh rumah tangga yang tidak dibayar dan para perempuan yang menjadi isteri simpanan. Semua itu dilakukan agar mereka bisa lepas dari hukum negara moderen. Sementra itu secara politis kehadiran buruh migran tradisional ini punya dimensi kompetitipf kuota etnis di Malaysia, kehadiran migran tradisional Indoensia akan menambah kuantitas komunitas etnis tertentu. Dimana secara politis kouta etnis ini mempengaruhi wilayah kekuasaan. Secara ekonomi yang memanfaatkan buruh migran tradisonal ini umumnya etnis China. Sedangkan secara politis yang mengeruk keuntungan dari buruh migran tradisional ini adalah etnis Melayu (sebelumnya melalui UMNO). Reformasi di Indonesia membawa pengaruh pada cara berpikir etnis Melayu kearah multi pilihan partai. Kecenderungan dukungan para buruh migran ini ke Parti Islam se-Malaysia (PAS), berikut dua negara bagian sudah dimenangkan PAS merupakan bukti dari perubahan multi pilihan pada partai ini. Hanya saja sulit dibuktikan korelasi Pilihan Raya (Pemilu) Malaysia tahun depan dengan penerapan secara keras akta imigrasi terhadap buruh migran tradisional ini. Selain itu dilihat dari prilaku budaya masyarakat Melayu Malaysia sebahagian besar masih sangat tradisional dan miskin informasi. Contoh berikut mampu menjelaskan bahwa sempitnya ruang informasi prilaku budaya masyarakat Malaysia. Seorang dosen bahasa Melayu di Universita Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk program master membayangkan Indonesia sebagai sebuah kecamatan yang dipenuhi sawah-sawah dan rumah kayu. Pertanyaan-pertanyaan , “Apakah di Indonesia ada pabrik? Apakah di Indonesia ada universitas, apakah di Indonesia ada bioskop dan sebagainya? “ Merupakan pertanyaan biasa para mahasiswa dan guru sekolah menengah pada mahasiswa Indonesia. Bahkan jika anda pakaian necis berjalan di Kuala Lumpur mengaku orang Indonesia, para supir taksi tidak akan mempercayainya. Pasti mereka bilang orang Singapura atau Philipina. Sikap dan budaya masyarakat Malaysia inilah yang ikut menyuburkan masuknya buruh migran tradisional dari Indonesia, Philipina dan Banglades. Rakyat Malaysia dengan sukarela menampung buruh migran tradisional ini karena memang menguntungkan mereka. Lihat Singapura yang masyarakat yang mampu beradaptasi dengan sistem negara moderen, problem buruh migran tradisional tidak begitu menonjol. Memilih Alternatif Jika permasalahan buruh migran tersebut adalah persoalan negara, maka apa yang bisa dilakukan Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikannya? Baik Indonesia maupun Malaysia ada baiknya membuat dua pilihan penyelesaian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek tersebut harus didasarkan pada asumsi yang sama antara buruh migran tradisonal dengan negara, yaitu transisi buruh migran trasional ke buruh migran pada sistem negara moderen. Dimana negara harus meletakan buruh migran tersebut sebagai buruh migran tradisional. Berimigrasi bukanlah kemauan mereka, tetapi desakan dari negara dan jaringan bisnis perjualan manusia. Langkah bersama jangka pendek adalah pertama memutuskan jaringan bisnis buruh migran tradisional (penjulan manusia). Pemutusan jaringan penjualan manusia ini bisa dilalui dengan memperketat pengawasan perbatasan. Penerapan hukum secara ketat pelaku bisnisnya dan pemakai tenaga buruh migran tradisional ini. Bersamaan dengan ini dilakukakan penyelesaian masalah kemanusiaan dengan pengembalian secara bertahap buruh migran tradisional atau pengurusan surat menyuratnya di Malaysia. Langkah panjang yang perlu diambil pemerintah Indonesia perbaikan sistem politik menuju sistem politik yang demokratis dengan otonomi daerah yang berkesejahteraan rakyat. Paradigma partai politik bukan semata paradigma kekuasaan tanpa rakyat. Melalui pemerintah yang demokratis akan diikuti pola pendistribusian ekonomi secara merata dan adil, perbaikan pendidikan, jaminan pelayanan sosial dan kepastian hukum secara merata. Struktur ekonomi yang berpihak semata-mata pada konglomerat hendaknya dirombak dengan memihak kepada rakyat miskin dan tidak merugikan konglomerat. Selain itu pemerintah Indonesia perlu menghargai bangsanya sendiri seperti Philipina. Sedangkan program jangka panjang bagi Malaysia adalah perubahan kultural secara bertahap pada rakyatnya. Sekarang ini rakyat Malaysia masih terjadi keterkejutan budaya. Pemerintah secara gencar melakukan perubahan secara cepat ke budaya industri sementara masyarakatnya masih berpijak pada budaya pertanian. Posisi budaya sebagain besar masyarakat Malaysia generasi tahun 70-an adalah tercabut dari akar budaya agraris dan belum sampai ke budaya industri. Langkah strategis yang pelu dilakukan Malaysia adalah keterbukaan informasi global. Rakyatnya jangan hanya disajikan infomrasi dalam negeri yang berisi idiologis chauvinisme sementara mereka belum diberi perbandingan informasi dengan negara lain. Malaysia dan Indonesia memang serumpun dari satu rumpun bambu, tetapi batang bumbunya berbeda yang tidak jarang satu bambu menimpa bambu yang lain. Hubungan historis memang harus menjadi dasar tapi bukan berarti hubungan historis bisa menyelesaikan semua masalah, bahkan kadang sumber masalah, kasus buruh migran tradisional sekarang ini sebagai contoh kongrit dari sumber masalah itu.